A. Pengertian
Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang dapat memperbaiki nasib bangsa dan mengangkat harkat martabat bangsa. Gerakan reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.
B. Latar Belakang
Ø
Krisis Ekonomi
Krisis moneter yang melanda Negara-negara
di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan
perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia ternyata belum mampu untuk menghadapi
krisi global tersebut. Berikut adalah permasalahan Ekonomi yang dihadapi kala
itu :
1.
Kurs rupiah
Rp.17.000/dolar AS
2.
Utang luar negeri
US$ 138 miliar
3.
Pro kontra IMF
4.
Penandatanganan
perjanjian IMF
5.
Menaikan harga
BBM & listrik
6. Harga bahan pokok meningkat
Ø
Krisis Politik
Kehidupan politik Indonesia mulai memanas sejak pertengahan tahun 1996. Golkar yang selama lima kali Pemilu meraih kemenangan berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk tetap memenangkan Pemilu pada bulan Mei 1997. Keberadaan PPP, Golkar, dan PDI dianggap tidak mampu lagi memenuhi aspirasi politik sebagian masyarakat. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari,oleh dan untuk penguasa. Pada masa orde baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Selain itu, penyelenggaraan negara masa Orde Baru berjalan dengan cara tak transparan, banyak terjadi pembredelan pada media massa yang berseberangan dengan pemerintah hingga aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan dengan baik. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sampai muncullah kaum reformis.
Ø
Krisis Hukum
Pelaksanaan hukum pada masa orde terdapat banyak ketidakadilan. Misalnya,kekuasaan kehakiman ang dinyatakan pada pasal 24 UU 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Dalam kenyataan,berada dibawah kekuasaan eksekutif. Masa Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum, diantaranya yaitu :
1. Hukum dijadikan
hanya sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah.
2. Banyak nya
rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, maupun
kerabatnya.
3. Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif dan cenderung melayani kehendak penguasa.
Ø
Krisis Sosial
Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional dianggap
telah menimbulkan ketimpangan sosial
ekonomi yang lebih besar, monopoli sumber ekonomi oleh kelompok tertentu, serta
ketidakmampuan menghilangkan kemiskinan
pada sebagian besar masyarakat. Masa Orde Baru, masyarakat Indonesia
terbagi menjadi dua kelas, yaitu;
1. Kaum elit, merupakan elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yangdekat dengan pemerintahan Orde Baru maupun keluarga Cendana.
2. Rakyat kecil, yaitu masyarakat umum yang bukan kerabat atau kenalan keluarga Cendana. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di Indonesia yang menyebabkan kecemburuan, sampai menimbulkan kerusuhan dan penjarahan.
Ø
Krisis Kepercayaan
Krisis multidimensional yang melanda bangsa indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.
C. Munculnya Gerakan Reformasi
Sementara itu, melihat situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali, rakyat menjadi semakin kritis menyatakan pemerintah Orde Baru tidak berhasil menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, munculnya gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat - Sejarah Singkat Reformasi di Indonesia, berbangsa dan bernegara.
Agenda
reformasi yang disuarakan para mahasiswa adalah sebagai berikut :
•
Adili Soeharto dan kroni-kroninya.
•
Amandemen UUD 1945
•
Penghapusan Dwi Fungsi ABRI
•
Otonomi daerah yang seluas-luasnya
•
Supremasi hukum (upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang
tertinggi dari segala-galanya,
• Pemerintahan yang berisi dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
D. Kronologi Jatuhnya Orde Baru
Ø
Awal bulan Maret 1998
Soeharto kembali terpilah sebagai Presiden
Republik Indonesia melalu isidang umum MPR.Namun,kondisi perekonomian mengalami
pemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Memasuki bulan Mei 1998 Para mahasiswa dari berbagia dearah
menggelar aksi demostrasi yang menuntut :
1.
Turunkan harga
sembako
2.
Penghapusan
korupsi,kolusi dan nepotisme ( KKN )
3.
Turunkan Soeharto
dari kursi kepresidenan
Ø
Pada tanggal 12 Mei 1998
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa
Universitas Trisaktii, terjadilah bentrok dengan aparat keamanan yang
menyebabkan tertembaknya 4 mahasiswa (Elang Mulyana,Hery Hartanto, Hendrawan
Lesmana, dan Hafidin Royan) hingga tewas serta puluhan mahasiswa
lainnya luka – luka.
Ø
Pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998
Di Jakarta terjadi kerusuhan massal dan
penjarahan yang mengakibatkan lumpuhnya kegiatan masyarakat. Dan peristiwa
tersebut puluhan toko hancur dibongkar massa dan isinya dijarah massa serta
ratusan orang mati terbakar.
Ø
Pada tanggal 19 Mei 1998
Di Jakarta puluhan ribu mahasiswa telah berhasil menduduki gedung DRR / MPR. Di Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Pangku Alam VII menyampaikan maklumat yang isinya menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang kesatuan dan persatuan bangsa.
 |
Ø
Pada tanggal 20 Mei 1998
Presiden Soeharto mengundang tokoh – tokoh
bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan
Reformasi yang diketuai oleh Presiden Soeharto namun mengalami kegagalan. Gedung
DPR / MPR semakin penuh sesak dengan mahasiswa.
Ø
Pada tanggal 21 Mei 1998
Pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soehatrto meletakan jabatanya sebagai Presiden dihadapan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 UDD 1945, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J Habibie untuk mengantikan menjadi Presiden yang pelantikannya dilakukan di depan Mahkamah Agung. Maka sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J Habibie serta sebagai tanda berakhirnya masa orde baru dan dimulainya masa reformasi.
E. Kehidupan Politik diawal Reformasi
1. Pengangkatan
Habibie menjadi Presiden RI
B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.
2. Kebebasan
Berpendapat
Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi. Namun, untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian.
3. Masalah Dwi
Fungsi ABRI
Dwi Fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil. Sehingga, ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba.
4. Reformasi Bidang
Hukum
Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat
konservatif dan elitis, artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan
pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara, membuat
rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia.
Komentar
Posting Komentar