Masa Orde Baru di Indonesia

1. Pengertian

   Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan presiden Soeharto di Indonesia selama 32 tahun. Masa orde baru (ORBA)  dimulai sejak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan presiden Soekarno. Dengan kata lain Orde Baru adalah suatu tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Latar Belakang

            Orde baru sendiri lahir sebagai upaya untuk mengoreksi total penyimpangan yang dilakukan pada masa Orde Lama. Di masa ini dimulai penataan kembali seluruh aspek kehidupan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan stabilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan.

·         Aksi-aksi Tritura

        Pada masa transisi ini terjadi pergolakan politik, militer hingga lingkup sosial masyarakat. Hal ini terbukti ketika para mahasiswa Jakarta membentuk organisasi federasi bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Berbagai tindakan pemuda dan mashasiswa pada masa transisi ini salah satunya aksi Tritura, dimana ada 3 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah, yaitu pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dari Unsur G30 S PKI, dan Penurunan Harga atau Perbaikan Ekonomi.

·         Surat Perintah Sebelas Maret atau (Supersemar)

      Surat perintah ini diterbitkan sebagai akibat demonstrasi yang dilakukan pemuda dan mahasiswa pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga pemerintah mengadakankan sidang kabinet dalam mengatasi krisis. Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk memberi tugas pada Panglima Angkatan Darat saat yang bertugas saat itu adalah Mayjen Soeharto untuk memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memulihkan keamanan, ketertiban, dan kestabilan dalam melaksanakan jalannya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh dibalik perumusan Supersemar adalah Muhamad Yusuf, Amir Machmud, dan Basuki Rachmat.

·         Dualisme Kepemimpinan Nasional

        Supersemar membuat Soeharto memiliki kuasa sebagai pelaksana pemerintahan, sementara Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan. Hal ini menimbulkan Dualisme Kepemimpinan Nasional yang akhirnya menyebabkan pertentangan politik di kalangan masyarakat, sehingga muncullah pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Demi menjaga keutuhan bangsa, Soekarno menyerahkan kekuasan pemerintahan kepada pengemban Tap. MPRS. No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto pada 23 Februari 1967. Pada 7-12 Maret 1967 diselenggarakan Sidang Istimewa MPRS dengan tema utama mengenai pertanggungjawaban presiden selaku mandataris MPRS.

·         Masa Peralihan dari Soekarno ke Soeharto

    Akhirnya, pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan pidato NAWAKSARA dalam persidangan MPRS berisi 9 persoalan yang dianggap penting. Lantaran isi pidato tersebut hanya sedikit yang menyinggung tentang G 30 S PKI maka pengabaian peristiwa itu tak memuaskan anggota MPRS. Pada 10 Januari 1967, Presiden menyampaikan surat kepada pimpinan MPRS yang berisi Pelengkap Nawaksara (Pelnawaksara). Setelah membahas pelnawaksara pada 21 Januari 1967, pimpinan MPRS menyatakan bahwa Presiden telah alpa dalam memenuhi ketentuan konstitusional. Sehingga, pada 22 Februari 1967 tepat pukul 19.30 Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.Maka pada 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.

3. Kebijakan Politik Masa Orde Baru

Ø  Politik Dalam Negeri Masa Orde Baru

·         Pelaksanaan pemilu 1971

    Pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini, berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 (orde revolusi atau orde lama). Pada pemilu ini para pejabat pemerintah hanya berpihak kepada salah satu peserta Pemilu yaitu Golkar. Dan kamu tahu? Golkar lah yang selalu memenangkan pemilu di tahun selanjutnya yaitu tahun 1977, 1982, 1987, 1992, hingga 1997.

·         Pembubaran Partai Komunis Indonesia

    PKI beserta organisasi-organisasi pendukungnya, baik di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam kabinet pemerintahan.

·         Penyederhanaan partai politik

    Partai Politik yang awalnya ada 10 partai menjadi hanya 3 partai politik saja, yaitu Golkar, PDI, dan PPP.

·         Dwifungsi ABRI

    Dwifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai Fraksi ABRI, sehingga kedudukannya pada masa Orde Baru sangat dominan.

·         Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

    Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P-4 atau Ekaprasetya Pancakarsa, bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila, bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil.

Ø  Politik Luar Negeri Masa Orde Baru

·         Indonesia kembali menjadi anggota PBB

Pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia resmi aktif kembali menjadi anggota PBB.

·         Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok

Pada tahun 1965, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966.

·         Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

Indonesia menggagas berdirian ASEAN dan beberapa kebijakan politik luar negeri, seperti: Pengakuan terhadap negara Singapura, Memperbaiki hubungan dengan negara Malaysia, Masuk Indonesia kembali menjadi anggota PBB.

4. Kebijakan ekonomi

Ø  Trilogi Pembangunan

Menciptakan program trilogi pembangunan dengan tujuannya adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Trilogi Pembangunan tersebut meliputi ;

·         Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat

·         Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

·         Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

Ø  Repelita (Rencana Pembangunan Lima tahun)

Pada tahun 1969, pemerintah ORBA mencanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) untuk meningkatkan ekonomi nasional. Pada tahun 1984 Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Repelita ini akan dievaluasi selama lima tahun sekali.

1.      Repelita I (1 April 1969-31 Maret 1974) Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3 sampai 5,7% sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita I dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa Malapetaka Lima Belas Januari (Malari).

2.      Repelita II (1 April 1974 - 31 Maret 1979) menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku.

3.      Repelita III (1 April 1979-31 Maret 1984) Pelita III menekankan pada Trilogi Pembangunan dengan menekankan pada azas pemerataan, yaitu:

·         Pemerataan kebutuhan pokok rakyat , terutama pangan, sandang, dan perumahan.

·         Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan.

·         Pemerataan pembagian pendapatan.

·         Pemerataan perluasan kesempatan kerja.

·         Pemerataan usaha, khususnya bagi golongan ekonomi lemah.

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

·         Pemerataan pembangunan antar daerah.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

5.  Repelita IV (1 April 1984 - 31 Maret 1989) menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri.

5. Repelita V (1 April 1989-31 Maret 1994) menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri.

6. Repelita VI dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada pada sektor ekonomi, industri, pertanian dan peningkatan sumber daya manusia.

Ø  Revolusi Hijau

Revolusi Hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional (peasant) ke cara modern (farmers). Untuk meningkatkan produksi pertanian umumnya dilakukan empat usaha pokok, yang terdiri dari:

a. Intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada guna memperoleh hasil yang optimal; Perubahan ini dilakukan melalui program Panca Usaha Tani yang terdiri dari:

·         Pemilihan Bibit Unggul

·         Pengolahan Tanah yang baik

·         Pemupukan

·         Irigasi

·         Pemberantasan Hama

b. Ekstentifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal;

c. Diversifikasi (keanekaragaman usaha tani);

d. Rehabilitasi (pemulihan daya produktivitas sumber daya pertanian yang sudah kritis

5. Kebijakan Sosial

Pemerintah orde baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat pada masa itu, diantaranya:

o   Pencanangan program Keluarga Berencana (KB)

o   Program transmigrasi

o   Gerakan wajib belajar

o   Gerakan orang tua asuh

6. Kelebihan dan kekurangan Masa Orde Baru

1. Kelebihan Masa Orde Baru

a.      Pada tahun 1996 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.

b.      Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.

c.       Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.

d.      Anka pengangguran mengalami penurunan.

e.      Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.

f.        Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.

g.      Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.

h.      Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).

i.        Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari luar negeri.

2. Kekurangan Masa Orde Baru

a.      Terjadi korupsi besar-besara di semua lapisan masyarakat.

b.      Pembangunan hanya terpusat di ibu kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.

c.       Kekuasaan yang terus bekelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.

d.      Masyarakat di berbagai daerah, misalnya Papua dan Aceh, merasa tidak puas dengan pemerintah karena tidak tersentuh pembangunan.

e.      Banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM karena pemerintah pada masa itu menganggap bahwa kekerasan dapat menyelesaikan masalah.

f.        Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat, dimana banyak perusahaan koran dan majalah yang ditutup paksa karena tidak sepaham dengan pemerintah.

g.      Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat, dimana orang kaya mendapat hak lebih baik dibanding orang yang tak mampu.