MASA DEMOKRASI TERMPIMPIN

 

A. Pengertian

Demokrasi Terpimpin lahir karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya adalah :

1. Pembubaran Konstituante (lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk

    membentuk Undang-Undang Dasar)

2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan Kembali ke UUD  1945

3. Pembentukan MPRS dan DPAS

        Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, maka berubahlah Sistem Pemerintahan di Indonesia dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah Suatu sistem Politik dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, dalam hal ini adalah Presiden.

B. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin

Dari segi keamanan : Banyaknya gerakan sparatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebabkan ketidakstabilan di bidang keamanan.

Dari segi perekonomian  : Sering terjadinya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat.

Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.

 C. Ciri-ciri demokrasi terpimpin

1)     Kekuasaan presiden.

2)     Peran partai politik terbatas.

3)     Peran militer semakin besar.

4)     Anti kebebasan pers.

5)     Sentralisasi pemerintah pusat.

 D. Kondisi Politik Dalam Negeri Demokrasi Terpimpin

1.Pembentukan MPRS

MPRS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah Chaerul Saleh.

2. Pembentukan DPAS

    DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sensiri oleh Presiden Soekarno. Salah satu ide dan keberhasilan serta bentuk pengabdian DPAS terhadap presiden ialah penetapan GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg berjudul  ” Penemuan Kembali Revolusi Kita ” yang kemudian ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.

 3. Pembentukan Bappenas

Sebelumnya Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin langsung oleh presiden sendiri.

4. Pembentukan Front Nasional

Pembentukan Front Nasional memiliki tujuan untuk semakin memperbesar dan menguatkan kekuasaan presiden. Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 dimana tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta indonesia.

5. Pembentukan DPR-GR

Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.

E. Kondisi Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin

1. Tergabung bersama Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara).

2. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.

3. Merebut Irian Barat

Dalam rangka persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur (komunis), terutama ke Uni Soviet. Pada akhirnya dikirimkanya misi yang dipimpin oleh A.H Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet.

4. PelaksanaanGames of The New Emerging Forces (GANEFO)

Ganefo merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk Nefo. Ganefo diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade. Hal ini dilatarbelakangi oleh peristitwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors oleh komite Olimpade dikarenakan pada saat Asian Games tahun 1962 di Jakarta, negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut.

Ganefo dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-23 November 1963 yang diikuti oleh 53 negara. Penyelenggaraan Ganefo diboikot oleh negara-negara Barat. Meski demikian Ganefo tetap berlangsung. Motto dari Ganefo adalah “Maju Terus Jangan Mundur”. Lima besar perolehan medali pada Ganefo yaitu: Cina, Uni Soviet, Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara.

5. Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)

Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) merupakan gagasan Presiden Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang untuk menyaingi blok barat dan blok timur. Conefo merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu, Presiden Soekarno menentang PBB dikarenakan PBB justru dikuasai oleh negara adidaya.

6. Indonesia Keluar dari PBB

Ditetapkannya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menyulut kemarahan Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Berikut ini merupakan alasan Indonesia keluar dari PBB:

- Presiden Soekarno menganggap bahwa markas PBB (New York) tidak netral. Seharusnya

  diluar blok Amerika dan blok Uni Soviet

- PBB dianggap lamban dalam menyikapi konflik antara negara

- Adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet

  (Rusia) Perancis dan Cina mencerminkan dominasi negara tertentu

- Banyak kebijakan yang menguntungkan negara-negara Barat.

 F. Kondisi Ekonomi Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.

Pada tahun 1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas.

Tugas Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.

2. Penurunan nilai uang

Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Untuk uang kertas pecahan Rp. 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000 akan dibekukan.

3. Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak diabaikan.

4. Pembangunan Proyek Mercusuar

Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.

 G. Penyimpangan-Penyimpangan Demokrasi Terpimpin

1. Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR-GR

    karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan pemerintah.

2. Membubarkan konstituante hasil pemilu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959

3. Pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri

4. Mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom

5. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri kabinet kerja.

6. Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional