 |
A. Pengertian
Demokrasi
Terpimpin lahir karena adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 isinya adalah :
1. Pembubaran Konstituante (lembaga negara Indonesia yang
ditugaskan untuk
membentuk Undang-Undang
Dasar)
2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan Kembali ke UUD 1945
3. Pembentukan MPRS dan DPAS
Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, maka berubahlah Sistem Pemerintahan di Indonesia dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin. Pengertian Demokrasi Terpimpin adalah Suatu sistem Politik dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, dalam hal ini adalah Presiden.
B. Latar Belakang Demokrasi Terpimpin
Dari segi
keamanan : Banyaknya gerakan sparatis pada masa Demokrasi Liberal, menyebabkan
ketidakstabilan di bidang keamanan.
Dari segi
perekonomian : Sering terjadinya
pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menyebabkan program-program yang
dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan
ekonomi tersendat.
Dari segi politik : Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
C. Ciri-ciri demokrasi
terpimpin
1)
Kekuasaan
presiden.
2)
Peran partai
politik terbatas.
3)
Peran
militer semakin besar.
4)
Anti
kebebasan pers.
5) Sentralisasi pemerintah pusat.
D. Kondisi Politik Dalam Negeri Demokrasi Terpimpin
1.Pembentukan
MPRS
MPRS
dibentuk berdasarkan penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Ketua MPRS adalah
Chaerul Saleh.
2.
Pembentukan DPAS
DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara)
merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sensiri oleh Presiden Soekarno. Salah
satu ide dan keberhasilan serta bentuk pengabdian DPAS terhadap presiden ialah
penetapan GBHN yg bersumber pada pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yg
berjudul ” Penemuan Kembali Revolusi
Kita ” yang kemudian ditetapkan oleh DPA bukan MPRS.
3. Pembentukan Bappenas
Sebelumnya
Pada bulan Agustus 1959, dibentuk Dewan Perencanaan Nasional yang diketuai oleh
Muh. Yamin. Pada tahun 1963, Depernas (Dewan Perencanaan Nasional) diganti
menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas) yang dipimpin
langsung oleh presiden sendiri.
4.
Pembentukan Front Nasional
Pembentukan
Front Nasional memiliki tujuan untuk semakin memperbesar dan menguatkan
kekuasaan presiden. Front Nasional dibentuk pada 31 Desember 1959 dimana
tugasnya adalah sebagai lembaga negara yang melaksanakan pembangunan semesta
indonesia.
5.
Pembentukan DPR-GR
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1959 karena DPR menolak Anggaran Belanja Negara yang diajukan oleh Presiden. Kemudian, Presiden membentuk DPR Gotong Royong (DPR-GR) pada yanggal 24 Juni 1960.
E. Kondisi Politik Luar Negeri Masa Demokrasi Terpimpin
1. Tergabung
bersama Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara – Cina – Korea Utara).
2.
Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun
1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari
Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana
tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek
neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai.
Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang
mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya.
3. Merebut
Irian Barat
Dalam rangka
persiapan kekuatan militer untuk merebut kembali Irian Barat, pemerintah RI
mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada awalnya usaha ini dilakukan kepada
negara-negara Blok Barat, khususnya Amerika Serikat, namun tidak membawa hasil
yang memuaskan. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara Blok Timur
(komunis), terutama ke Uni Soviet. Pada akhirnya dikirimkanya misi yang
dipimpin oleh A.H Nasution untuk membeli senjata ke Uni Soviet.
4.
PelaksanaanGames of The New Emerging Forces (GANEFO)
Ganefo
merupakan pesta olahraga untuk negara-negara yang termasuk Nefo. Ganefo
diadakan atas prakarsa Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade. Hal
ini dilatarbelakangi oleh peristitwa sebelumnya yang mana Indonesia diskors
oleh komite Olimpade dikarenakan pada saat Asian Games tahun 1962 di Jakarta,
negara Israel dan Taiwan tidak boleh mengikuti pertandingan olahraga tersebut.
Ganefo
dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 10-23 November 1963 yang diikuti oleh 53
negara. Penyelenggaraan Ganefo diboikot oleh negara-negara Barat. Meski
demikian Ganefo tetap berlangsung. Motto dari Ganefo adalah “Maju Terus Jangan
Mundur”. Lima besar perolehan medali pada Ganefo yaitu: Cina, Uni Soviet,
Indonesia, Republik Arab Bersatu, dan Korea Utara.
5.
Pelaksanaan Conference of The New Emerging Forces (CONEFO)
Pelaksanaan
Conference of The New Emerging Forces (CONEFO) merupakan gagasan Presiden
Soekarno untuk membentuk suatu kekuatan blok baru yang beranggotakan
negara-negara berkembang untuk menyaingi blok barat dan blok timur. Conefo
merupakan tandingan terhada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada saat itu,
Presiden Soekarno menentang PBB dikarenakan PBB justru dikuasai oleh negara
adidaya.
6. Indonesia
Keluar dari PBB
Ditetapkannya
Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, menyulut kemarahan
Indonesia. Hingga akhirnya pada 15 September 1965 Indonesia keluar dari PBB
karena Soekarno beranggapan bahwa PBB berpihak pada Blok Barat. Berikut ini
merupakan alasan Indonesia keluar dari PBB:
- Presiden
Soekarno menganggap bahwa markas PBB (New York) tidak netral. Seharusnya
diluar blok Amerika dan blok Uni Soviet
- PBB
dianggap lamban dalam menyikapi konflik antara negara
- Adanya hak
veto yang dimiliki oleh lima negara yakni Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet
(Rusia) Perancis dan Cina mencerminkan
dominasi negara tertentu
- Banyak kebijakan yang menguntungkan negara-negara Barat.
F. Kondisi Ekonomi Pada
Masa Demokrasi Terpimpin
1.
Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas) dan Badan Perancangan
Pembangunan Nasional (Bappenas)
Upaya
perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang
Nasional (Depernas) pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin Moh. Yamin. Dapernas
kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang
disebut sebagai Pola Pembangunan Semesta Berencana dengan mempertimbangkan
faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola Pembangunan Semesta
dan Berencana terdiri atas Blueprint tripola yaitu proyek pembangunan, pola
penjelasan pembangunan dan pola pembiayaan pembangunan.
Pada tahun
1963, juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang
dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas.
Tugas
Bappenas adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun pendek.
2. Penurunan
nilai uang
Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Untuk uang kertas pecahan Rp. 500 nilainya akan berubah menjadi Rp 50 begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000 akan dibekukan.
3.
Melaksanakan Deklarasi Ekonomi (Dekon)
Pada tanggal
28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara
menyeluruh yaitu Deklarasi Ekonomi (Dekon).
Tujuan
dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional,
demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya
Dekon tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi, Dekon justru
mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalah perekonomian diatur atau
dipegang oleh pemerintah sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak
diabaikan.
4.
Pembangunan Proyek Mercusuar
Keadaan perekonomian semakin buruk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek Mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibukota agar mendapat perhatian dari luar negeri. Untuk memfasilitasi Ganefo (Games of the New Emerging Forces) sebagai tandingan dari Olimpiade, pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEFO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, pembangunan Monumen Nasional (Monas), dan pusat pertokoan Sarinah.
G.
Penyimpangan-Penyimpangan Demokrasi Terpimpin
1.
Membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR-GR
karena menolak anggaran belanja negara yang
diusulkan pemerintah.
2. Membubarkan
konstituante hasil pemilu melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959
3.
Pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden sendiri
4. Mengatur
setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom
5.
Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri kabinet kerja.
6.
Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional
Komentar
Posting Komentar